Tor Halaqah Kebudayaan

Term Of Reference

Halaqah Kebudayaan

“Islam Nusantara; Strategi Gerakan Kebudayaan Di Tengah Arus Globalisasi”

PWNU Lesbumi Sulawesi Utara

Asrama Haji Manado, 12-13 Maret 2016

ALAS PIKIR

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pasca runtuhnya komunisme pada dasawarsa 1990-an ditandai kehadiran era global, yaitu era pembebasan bangsa-bangsa dari esensi dan eksistensi etnis, bahasa, budaya dan agama bersifat lokal dan sektarian. Maknanya, identitas lokal dan nasional bangsa-bangsa di seluruh dunia akan terhapus oleh proses globalisasi untuk diganti dengan identitas masyarakat global yang bersifat trans-nasional, di mana pandangan-pandangan, gagasan-gagasan, ide-ide, wacana-wacana, konsep-konsep, dan nilai-nilai ditegakkan di atas paradigma, dogma dan doktrin baru masyarakat global yang tanpa identitas, terbuka, bebas, menentukan pilihan, yang kiblat jiwa dan pikirannya terfokus dan berorientasi kepada sikap mengutamakan, menghormati, memuliakan, dan memuja uang sebagai inti dari dinamika kehidupan.

Fenomena terkait faktor uang sebagai kiblat dalam segala aspek kehidupan yang sering disebut sebagai money oriented, pada dasarnya merupakan fenomena perubahan yang mengemuka di Indonesia sepanjang dasawarsa 2000-an pasca runtuhnya orde baru yang ditandai euphoria reformasi di segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perubahan social-politik-ekonomi-budaya bahkan agama yang berkembang menunjuk kepada indikasi berkembang-luasnya sistem dan tatanan yang berorientasi uang seperti libidonomic, justitionomic, educationomic, bahkan religionomic dimana “pasar bebas” menjadi keniscayaan di segala aspek kehidupan sosial-politik-budaya-agama dan ideology masyarakat global yang terbuka dan anonym tersebut.

Jean Baudillard dalam In the Shadow of Silent Majorities (1983) mengemukakan tesis bahwa di dalam konteks ekonomi yang mengarah ke pasar bebas, akan terjadi keterbukaan dan transparansi di mana setiap individu memiliki hak berspekulasi dan mencari keuntungan di dalam ekonomi, dimana jaringan ekonomi global dapat dimasuki oleh apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja bahkan oleh berbagai lapisan masyarakat global yang anonym dan invisible, yang dapat berbuat apapun sesuai keinginan mereka. berdasar teori dan prediksi Baudillard itu, dapat disimpulkan bahwa proses liberalisasi tatanan di berbagai negara pada dasarnya akan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak, karena hal itu sudah menjadi agenda kapitalisme global.

Fenomena liberalisasi tatanan yang disebut Jean Baudillard sebagai pasar bebas itu di dalam teori George Sorous disebut a global open society, yang sejatinya merupakan gagasan lama yang berhubungan dengan gerakan illuminatie, yaitu organisasi rahasia yang didirikan Adam Weishaupt pada 1 Mei 1776, di mana gerakan dari organisasi rahasia ini memiliki agenda:

1.   Menghapuskan bentuk aristokrasi kerajaan;

2.   Menghapuskan kepemilikan private;

3.   Menghapuskan warisan;

4.   Menghapuskan patriotism;

5.   Menghapuskan nilai-nilai keluarga;

6.   Menghapuskan konsep agama yang menyembah tuhan menjadi pemujaan terhadap “reason”-rationalisme; di mana agenda itu dijalankan dalam rangka mewujudkan Jewish State yang berkuasa di seluruh dunia lewat protocol Zion yang pertama kali dipublikasi tahun 1897 oleh Philips Stevanof.

Sejarah mencatat, dalam Zionist Congress di Basle, gagasan Illuminatie muncul ke permukaan. Gagasan itu dipublikasi pula oleh Nilus tahun 1901 di mana lewat tulisan Philip Stevanof dan Nilus, orang menjadi tahu bahwa revolusi Prancis dengan slogan Liberty, Equality, Fraternity itu sejatinya adalah hasil rekayasa protocol zion, di mana melalui slogan yang mempesona rakyat bodoh itulah protocol zion menghancurkan sistem aristokrasi Prancis yang dinilai despotic dengan mengeksekusi Raja Louis XVI dan permaisuri Maria Antoinette untuk digantikan aristokrasi baru yang disebut aristocracy of money.

Aristocracy of money adalah sistem aristokrasi yang berdasarkan pada uang sebagai parameter untuk menentukan ukuran stratifikasi sosial, ekonomi, politik, hukum, negara, budaya, agama. artinya tatanan komposisional dan struktur bangunan sosial-ekonomi-budaya-politik-hukum-agama-negara ditentukan oleh para pemilik capital baik secara langsung atau tidak langsung dimana hanya para kapitalis pemilik uang yang mampu memilih, menata, mengatur, mengarahkan, memerintah, dan membuat aturan dalam tatanan masyarakat tingkat lokal hingga tingkat global dengan menjadikan uang sebagai inti dari dinamika kehidupan manusia. begitulah strata kedudukan pemilik uang sangat menentukan tinggi dan rendahnya status social seseorang di tengah masyarakat seperti konglomerat, investor, banker, pialang saham, spekulan, developer, kontraktor, broker, usaha warlaba, wiraswasta, pedagang kaki lima, hingga strata sosial masyarakat yang berkedudukan paling rendah karena tuna uang seperti pemulung, gelandangan, pengemis.

Lepas dari setuju dan tidak setuju dengan diterapkannya Aristocracy Of Money di Indonesia, fakta menunjuk bahwa realita itulah fenomena yang mengemuka dalam proses perubahan social-ekonomi-politik-budaya-hukum-pendidikan-agama di Indonesia yang semuanya mengacu kepada proses liberalisasi dalam segala aspek, yang sebenarnya merupakan proses westernisasi dengan segala kompleksitas permasalahannya. Dinamika kehidupan masyarakat Indonesia bergerak kearah terbentuknya masyarakat global yang terbuka tanpa pijakan norma-norma dan nilai-nilai, kehilangan identitas, materialistik, individualistis, hedonis, yang cenderung menjadi masyarakat anomie.

Bertolak dari keprihatinan atas terjadinya proses perubahan akibat diterapkannya program globalisasi yang meliberalisasi seluruh aspek nilai masyarakat, yang menjadikan masyarakat menjadi anonym bahkan anomie dengan mengikuti arahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai ketua umum Tanfidziyyah Nahdlatul Ulama (NU) yang mendorong Lembaga Seni Budaya Muslimin Nahdlatul Ulama (Lesbumi NU) untuk hadir kembali, dengan dijadikan bahasan dalam muktamar NU ke-30 di Lirboyo Jawa Timur (1999) disambung dengan Muktamar NU ke-31 di Boyolali Jawa Tengah (2004), yang dilanjut dalam Musyawarah Besar (Mubes) Alim Ulama NU di Ciwaringin Jawa Barat (2004).

Penegasan NU untuk menghadirkan kembali Lesbumi NU melalui muktamar NU ke-30 (1999) dan ke-31 (2004) serta Munas Alim Ulama (2004) dimaksudkan untuk mengajak seluruh anggota Jam`iyyah maupun Jamaah NU agar mengembalikan esensi kebudayaan umat Islam Indonesia yang sedang dihantam keras oleh arus globalisasi. tuntutan fundamental bagi lahirnya Lesbumi NU kali ini, berbeda dengan kehadiran Lesbumi NU pada dasawarsa 1960-an, di mana Lesbumi NU di era global secara fundamental harus menghadapi tantangan besar globalisasi yang diyakini masyarakat dunia tidak bisa dilawan dengan kekuatan apapun. Untuk itu, Lesbumi NU membentuk dewan penasehat kebudayaan yang terdiri dari para seniman, budayawan, intelektual, agamawan yang concern terhadap kebudayaan Indonesia yang sedang kelimpungan dilanda budaya global yang melindas dan menghancurkan budaya lokal dari berbagai dimensi kehidupan sosio-kultural-religius.

Dalam konteks penyelematan dan pengembangan seni budaya Nusantara pada umunya dan budaya Islam pada khususnya, pengurus Lesbumi PBNU periode 2015-2020 mengumpulkan semua potensi yang memungkinkan untuk digalang dalam rangka memelihara, melestarikan, memperkuat, dan mengembangkan seni budaya Nusantara di tengah tekanan gelombang globalisasi. Salah satu program perencanaan yang dipilih adalah melakukan optimalisasi organisasi dengan meningkatkan secara secara maksimal usaha revitalisasi: visi dan misi organisasi, aktualisasi peran LESBUMI sebagai motor penggerak seni dan budaya dengan program-program kegiatan yang bersifat populis khas pesantren, penggalian dan pengembangan karya-karya budaya warisan masa silam, dan peningkatan secarai ntensif publikasi dari wacana Islan Nusantara.

(Disadur dari tulisan KH. Agus Sunyoto menjelang Konsolidasi Nasional Lesbumi PBNU)

***

Sadar akan beratnya tugas menjaga kelestarian, keterpeliharaan, kontinuitas kebudayaan nasional warisan leluhur dari terjangan gelombang globalisasi maka PWNU LESBUMI  Sulawesi Utara bermaksud menyelenggarakan Halaqah Kebudayaan sebagai sebuah gerak langkah memelihara, melestarikan, memperkuat dengan memberikan pendidikan budaya nusantara dari tingkatan lokal melalui kegiatan Dialog Publik dan Halaqah Kebudayaan.

Selain itu, agenda ini merupakan kelanjutan dari hasil Rakernas Lesbumi PBNU pada 27-28 Januari 2016 di Jakarta yang menghasilkan rumusan tentang strategi kebudayaan dalam mengelola bangsa dan Negara. Sedikitnya terdapat 7 poin penting yang disepakati. Ketujuh poin tersebut kemudian disebut dengan Saptawikrama (Al Qowa’id Alsab’ah), yakni sebagai berikut;

1.   Menghimpun dan mengosolidasi gerakan yang berbasis adat istiadat, tradisi dan budaya Nusantara.

2.   Mengembangkan model pendidikan sufistik (tarbiyah wa ta’lim) yang berkaitan erat dengan realitas di tiap satuan pendidikan, terutama yang dikelola lembaga pendidikan formal (ma’arif) dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI).

3.   Membangun wacana independen dalam memaknai kearifan lokal dan budaya Islam Nusantara secara ontologis dan epistemologis keilmuan. 

4.   Menggalang kekuatan bersama sebagai anak bangsa yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika untuk merajut kembali peradaban Maritim Nusantara. 

5.   Menghidupkan kembali seni budaya yang beragam dalam ranah Bhnineka Tunggal Ika berdasarkan nilai kerukunan, kedamaian, toleransi, empati, gotong royong, dan keunggulan dalam seni, budaya dan ilmu pengetahuan. 

6.   Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan gerakan Islam Nusantara. 

7.   Mengutamakan prinsip juang berdikari sebagai identitas bangsa untuk menghadapi tantangan global. 

KEGIATAN dan WAKTU PELAKSANAAN

Halaqah Kebudayaan dengan tema “Islam Nusantara; Strategi Gerakan Kebudayaan Di Tengah Arus Globalisasi”.

Pembukaan Halaqah Kebudayaan ini akan digelar pada Kamis 10 Maret 2016 pukul 13.00 Wita hingga selesai, *Asrama Haji Manado (Tuminting) untuk mengikuti kelas diskusi. (*Menyesuaikan)

TUJUAN

1.   Mengenalkan visi, misi dan konten kebudayaan yg dikembangkan Islam Nusantara sebagai sebuah strategi kebudayaan

2.   Memberikan pemahaman kepada publik tentang Islam Nusantara sebagai bentuk counter terhadap proses "anonimisasi" entitas budaya/bangsa nusantara (baik Westernisasi maupun Arabisasi).

3.   Menggali secara berkelanjutan kekayaan warisan Islam Nusantara sebagai hujjah sejarah peradaban Islam Nusantara, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

4.   Mengembangkan ruang-ruang seni dan budaya berwatak Islam Nusantara/berbasis nilai-nilai lokal

5.   Mempengaruhi kebijakan-kebijakan di ranah kebudayaan di awali dari lokal

NARASUMBER

1.   KH. Ng. Agus Sunyoto (Ketua Umum Lesbumi PBNU/Penulis dan Peneliti Masyarakat Nusantara)

2.   Basri Amin (Antropolog SulutGo)

3.   Dr. Authar Abdillah (Sastrawan/Pengurus Lesbumi PBNU)

FASILITATOR

Pelatihan akan difasilitasi oleh fasilitator yang berperan sebagai pemandu sekaligus dinamisator forum.

1.  Amato Assegaf

2.  Taufik Bilfagih

3.  Amran Ibrahim

4.  Rahman Mantu

TARGET PESERTA

1.   PC NU dan Lembaga Lajnah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Utara

2.   PC dan Komisariat PMII Se-Sulawesi Utara

3.   Pengurus Organisasi Sosial Kebudayaan Sulawesi Utara

Target peserta Pembukaan Halaqah Kebudayaan sebanyak 500 orang, dan Kelas Diskusi di batasi 50 orang, dengan utusan maksimal 2 orang per lembaga.

REKRUTMEN DAN PERSYARATAN PESERTA KELAS DISKUSI (50 Orang)

Peserta kemudian diseleksi oleh panitia berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Mengisi formulir kepesertaan KLIK DISINI

2. Berkomitmen menjalankan rencana tindak lanjut yang dipilih
3. Berpartisipasi Rp. 25.000, dibayar saat registrasi.
4. Siap untuk menampilkan bakat seni budaya, berupa Menyanyi, Tari, Puisi, dan sejenisnya.
5.Membawa Surat Tugas dari lembaga yang mengutus

PELAKSANA

PWNU Lesbumi Sulawesi Utara

PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini kami buat. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

Manado, 01 Februari 2016

Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwaamit Thariq

Wassalamu Wr. Wb

Taufik Bilfagih, S. Sos. I, MSi

Ketua PWNU Lesbumi Sulut

  

Organizing Committee:

Koordinator           : Amran Ibrahim

Acara                    : Rahman Mantu | Rahmat Bilfagih

Konsumsi             : Haznam Amirullah | Avandi Entengo

Perlengkapan       : WahyudinZakaria | Rifandi Bandu | Arafa